REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras dinilai sudah hamil tua. Pelapor kasus Sumber Waras, Amir Hamzah menjelaskan, penyebabnya yakni berbagai kasus di DKI Jakarta saling tumpah tindih.
"Hamil tua karena terlalu banyak masalah yang tumpang tindih," kata pengamat kebijakan publik tersebut usai menjadi pembicara dalam diskusi kasus Sumber Waras di Rumah Kedaulatan Rakyat Jalan Guntur 49, Jakarta, Kamis (5/5) sore.
Berdasarkan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2015, kata Amir, sudah ada 70 kasus korupsi besar di DKI Jakarta, mulai dari era Jokowi Widodo menjadi gubernur sampai era Ahok. "Nah//Baru salah satu yang mencuat itu adalah Sumber Waras," ujar Amir.
Ketika kasus tersebut ditangani, kata dia, muncul lagi kasus reklamasi yang tentu tidak bisa dilepaskan dari kebijakan Ahok. Sementara, lanjut dia, ada sisa kebijakan Jokowi yang dilanjutkan oleh Ahok itu sebenarnya telah berhasil dari era Jokowi, sehingga mempengaruhi cara berpikir KPK dalam menyelesaikan persoalan ini.
Memang, kata Amir, KPK dalam hal ini tampak agak lambat. Namun, kata dia, kalau dilihat dari sisi objektifitas, lambatnya proses pengungkapan kasus ini dikarenakan terjadi tumpang tindih antara kasus tersebut dengan masalah reklamasi. Ditambah dengan operasi tangkap tangan kemarin.
"Maka saya lihat ada hal-hal yang ingin disimpulkan oleh KPK dulu yaitu yang berkaitan dengan masalah konstitusi, masalah kelembagaan, dan lain-lain yang juga berkaitan dengan stabilitas pemerintahan Jokowi," jelas dia.
Jika melihat wacana-wacana yang disampaikan oleh KPK, kata Amir, kasus Sumber Waras ini sedang didalami. Kedua, belum ditemukan alat bukti, dan ketiga sedang mencari niat jahat. "Ketika KPK menyatakan sedang dicari niat jahat. Maka, ada keyakinan bahwa sebenarnya KPK sudah menemukan alat bukti," ucap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
