REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Presidium Indonesian Police Watch, Neta S Pane menyatakan, beredarnya kabar akan adanya perpanjangan masa jabatan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti akhir-akhir ini adalah isu yang menyesatkan. Tak hanya itu, jika itu terjadi, menurutnya bisa membuat kaderisasi kepemimpinan Polri macet total.
"Padahal dalam mengimbangi dinamika sosial masyarakat saat ini, Polri perlu tampil lebih lincah, dengan kader-kader yang senantiasa berjiwa profesional dan modern," kata Neta di Jakarta, Sabtu (30/4).
Neta berharap, Presiden Joko Widodo yang memiliki hak prerogatif dalam mengangkat Kapolri, tidak memperpanjang masa jabatan Jenderal Badrodin Haiti, yang mestinya pensiun Juli 2016 ini. Perpanjangan masa jabatan kepemimpinan yang sudah pensiun, kata Neta, bukanlah tradisi Polri. Sejak reformasi, praktis tidak ada perpanjangan masa jabatan bagi Kapolri yang sudah pensiun.
Dengan demikian, isu akan adanya perpanjangan masa jabatan adalah sebuah penyesatan bagi masa depan profesionalisme Polri. Perpanjangan masa jabatan hanya membunuh sistem kaderisasi Polri yang sudah terbangun selama ini.
Dalam 10 tahun terakhir, Polri sudah menerapkan sistem assesment bagi calon kepimpinan. Karena itu, Polri sebenarnya punya banyak kader-kader terbaik.
"Dalam memilih calon Kapolri, Presiden Jokowi diharapkan tidak mendengarkan suara-suara orang yang tidak jelas, yang tidak paham terhadap visi dan misi Polri ke depan," ucap Neta.
Menurut dia, ke depan Polri membutuhkan figur Kapolri yang bisa membangun enam hal dengan konsisten. Yakni, mampu membangun soliditas organisasi secara utuh, mampu membawa Polri makin profesional dan modern, mampu membuat Polri cepat merespon laporan masyarakat, mampu menjaga keamanan, mampu menumpas kejahatan kelas teri maupun kakap, dan mampu menumpas para penjahat yang berseragam polisi di internal kepolisian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
