REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, mengatakan ada kekhawatiran isu krisis ekonomi tidak dijadikan alasan untuk menunda Pemilu 2024. Pelaksanaan Pemilu 2024 adalah perintah konstitusi yang harus dilaksanakan pemerintah.

Diungkapkannya, beberapa waktu terakhir pemerintah, baik disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani maupun Menko Maritim Luhut Panjaitan, tentang Indonesia yang harus bersiap menghadapi krisis ekonomi yang bisa membahayakan ekonomi Indonesia pada 2023.

Menurut Tamsil, peringatan ini merupakan signal yang harus diwaspadai. Tapi sebagai politisi pernyataan peringatan ini tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi. Sinyal pemerintah ini juga mempunyai makna ganda.

“Pemerintah bisa saja sedang menyiapkan skenario yang selama ini kita anggap, bahwa skenario-skenario sebelumnya tidak mendapat respon positif masyarakat maupun politisi,” kata Tamsil, Ahad (9/10/2022).

Dijelaskannya, sebelumnya  ada wacana yang mendorong amendemen  UUD 1945 terkait GBHN. Isu ini tidak berjalan karena kekhawatiran ada penumpang gelap untuk mengubah pembatasan masa kekuasaan dua periode. “Kita membaca ada keinginan untuk mengubah (masa jabatan) lebih dari dua periode,” kata Tamsil.

Setelah wacana perpanjangan masa jabatan 3 periode, lanjut Tamsil, muncul lagi wacana penambahan masa jabatan 2 atau 3 tahun. Tapi isu inipun kembali kandas.

Dengan kegagalan dua wacana tersebut, Tamsil khawatir ada wacana baru yang dimunculkan. Wacana itu adalah keadaan ekonomi yang akan mengalami turbulensi. “Jangan-jangan nanti didorong tentang perlunya (perpanjangan) masa jabatan presiden terkait isu ekonomi ini,” kata mantan politikus PKS ini.

Dijelaskannya, bisa saja nanti dimunculkan wacana bahwa pemilu membutuhkan biaya ratusan triliun rupiah. “Lalu akan dihadapkan pada pilihan apakah pemilu perlu dilaksanakan (dalam kondisi krisis ekonomi) atau tidak dilaksanakan. Dana pemilu dibagikan ke masyarakat dalam bentuk misalnya bantuan langsung tunai,” papar Tamsil.

Bagi Tamsil, jika memang menghadapi kondisi ancaman krisis ekonomi atau resesi, maka pilihannya bukan menunda pemilu. Tapi sebaiknya pemerintah menghentikan pembangunan-pembangunan yang tidak mendesak. Seperti pembangunan ibu kota negara baru, airport atau pelabuhan, menghentikan dulu pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. “Karens itu bukan sesuatu yang sangat mendesak,” kata Tamsil.

Tamsil mengingatkan, pemilu merupakan agenda bangsa yang sangat penting. Pemilu merupakan amanah UUD 1945. Pemerintah harus menyelenggarakan pemilu setelah masa jabatannya selesai.

“(Pemilu) sangat penting karena inilah demokrasi yang mencerminkan ke kita bahwa pergantian kepemimpinan, yang diharapkan dengan kebijakan-kebijakan yang baru ini memungkinan lahirnya kondisi yang lebih kondusif,” papar anggota DPD dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika