REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA --Anggota Komisi XI Melkias Mekeng, menyesalkan pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komarudin yang meminta pemerintah segera melakukan validasi atas nama-nama pejabat publik dan polisi yang tercantum dalam bocoran dokumen Panama Papers.
Mekeng justru memperingatkan Ade Komarudin agar jangan memasukan persoalan pribadi dalam kapasitas ketua DPR. Sebab, Panama Papers dinilai sudah diklarifikasi oleh ditjen pajak dan tak ada hubungannya dengan uang-uang yang dilarikan.
''Saya justru pertanyakan pidato ketua DPR ini, apakah sudah main politik praktis persoalan di parpol dia domplengkan di DPR?'' kata Mekeng, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (29/4).
Ia mengingatkan ketua DPR agar tidak mencampur adukan keinginan pribadi dengan institusi. Mekeng mempertanyakan bagaimana bisa seorang pejabat publik yang bertahun-tahun tidak melaporkan harta kekayaannya ke KPK.
Sebelumnya, Ade Komarudin mengatakan dewan meminta pemerintah segera melakukan validasi atas nama-nama pejabat publik yang tercantum dalam dokumen Panama Papers.
"Terhadap data sejumlah WNI yang menyimpan dana di luar negeri sebagaimana dalam Panama Papers yang di antaranya ada pejabat publik dan politisi, DPR meminta pemerintah segera memvalidasi data secara akuntabel dan transparan," kata Ade, pada pidato penutupan masa sidang IV di Rapat Paripurna DPR.