REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) tengah mengkroscek kesimpangsiuran informasi ihwal laporan bentrok di Distrik Gika dan Panaga, Kabupaten Tolikara, Papua pada 8 dan 9 April lalu.
"Sampai sekarang saya masih menunggu laporan yang lengkap soal kerusuhan Tolikara," kata Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani saat ditemui di Komplek Parlemen Jakarta, Selasa (26/4).
Puan membenarkan, bentrok tersebut terjadi akibat pembagian dana rencana strategi pembangunan pembagian kampung (Respek) yang dirasa kurang adil oleh masyarakat. Ia mengatakan, saat ini tim dari pemerintah tengah memastikan kondisi dan situasi di Kabupaten Tolikara. Puan meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan jajarannya, agar waspada dan siaga.
"Kalau itu benar terjadi, jangan sampai terjadi lagi atau semakin melebar," ujarnya.
Puan menjelaskan, dana Respek merupakan bantuan yang diberikan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui dana otonomi khusus. Pembagian kemudian dilakukan oleh gubernur setempat.
"Saat ini saya memang masih mengecek apakah bantuan itu masih terus dilakukan, lalu siapa yang melakukan distribusinya. Karena memang itu (dana Respek) tidak melalui pemerintah pusat tapi melalui anggaran APBD yang ada di dana otonomi khusus," tuturnya menjelaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
