REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti membenarkan bahwa terjadi kerusuhan di Tolikara, Papua pada 9 April lalu. Menurutnya, kerusuhan dipicu oleh pembagian program kesejahteraan masyarakat.
Jatah paket kesejahteraan yang tak sama antara satu desa dengan desa lainnya kemudian menyebabkan kerusuhan. Namun demikian, Badrodin menyebut tak ada laporan bahwa peristiwa yang terjadi sampai menimbulkan korban jiwa.
"Itu belum terverifikasi, tapi sudah diberitakan. Makanya saya suruh Kapolda untuk mengecek," ucapnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/4).
Menurutnya, Kapolres Tolikara sendiri sudah membantah adanya korban jiwa dari ricuh tersebut. Oleh karenanya, dia mempertanyakan data yang menyebut 32 warga terluka dan satu tewas di Tolikara.
(Baca: Tolikara Membara, Satu Tewas dan 32 Orang Terluka)
Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tolikara menyebut ricuh bermula saat Distrik Gika merasa dirugikan terkait penyaluran dana Rencana Strategis Pengembangan Kampung (Respek). Distrik Gika merasa dirugikan karena merasa haknya diambil oleh Distrik Panaga.
"Kemudian, dari Distrik Gika mereka menyerang ke Distrik Panaga. Tanggal 9 April hari Sabtu sampai dengan tanggal 18 kemarin baku perang," papar Kepala BPBD Toilkara Feri Kogoya.
Ia melanjutkan, konflik berkepanjangan itu telah menelan korban meninggal, David Manipo (24 tahun). David mengalami luka berat akibat tusukan panah. Selain itu, 17 orang lainnya mengalami luka berat, dan 15 orang luka ringan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
