REPUBLIKA.CO.ID, MADIUN -- Warga Desa Purworejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, menolak harga pembebasan lahan terdampak proyek jalan tol Solo-Kertosono ruas Mantingan-Kertosono di kabupaten setempat yang ditawarkan oleh Panitia Pembebasan Tanah (P2T).

Kepala Desa Purworejo, Bambang Sumitro, di Madiun, Minggu, mengatakan, ada sekitar 49 warga desanya dengan 49 bidang tanahnya yang menolak pembayaran pembebasan lahan terdampak tol tersebut. Hal itu karena harga yang ditetapkan tidak sesuai dengan keinginan pemiliknya.

"Warga meminta harga yang diberikan P2T sekitar Rp300 ribu hingga Rp 450 ribu per meter persegi. Sedangkan harga yang ditawarkan oleh P2T sesuai nilai appraisal adalah sebesar Rp 140 ribu per meter persegi," ujar Bambang Sumitro.

Akibat penolakan tersebut, proses pembebasan lahan terdampak tol di Kabupaten Madiun tersendat dan belum selesai 100 persen. Pihaknya tidak dapat berbuat banyak dan menyerahkan masalah tersebut ke P2T dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Madiun.

Sesuai data, 49 bidang tanah yang masih belum selesai pembebasannya di desa tersebut, luasnya mencapai 41.640 meter persegi. Tanah tersebut merupakan lahan sawah kelas tiga milik warga.

Warga sengaja menuntut harga pembebasan lahan lebih mahal karena tanah lainnya yang terdampak proyek tol dengan tipe atau kelas yang sama mendapat harga yang lebih tinggi. Untuk itu, pihak pemerintah desa meminta P2T maupun BPN segera menyelesaikan persoalan tersebut.

Seperti diketahui, pemerintah berencana membangun proyek jalan tol Solo-Kertosono yang juga melewati wilayah Kabupaten Madiun. Di Kabupaten Madiun sendiri lahan yang terdampak direncanakan sepanjang 36.925 kilometer dengan luas tanah mencapai 2.561.354 meter persegi atau sekitar 241.548 hektare.

Lahan itu berada di lebih 20 desa di tujuh kecamatan. Tol tersebut, nantinya akan meningkatkan akses transportasi nasional serta ekonomi dan sosial masyarakat di daerah yang dilintasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika