REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan ada kesalahan teknis dalam data serapan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD). Ahok menegaskan tak mungkin serapan APBD DKI Jakarta nol persen.
Ahok menilai tak mungkin penyerapan anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih nol persen. Sehingga ia menyatakan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyebut penyerapan anggaran DKI Jakarta masih nol persen terbilang salah.
"Lelang bangunan semua sudah selesai. Beberapa sudah groundbreaking malah. Jadi mana ada 0 persen," ujarnya kepada wartawan di Balai Kota, Kamis (21/4).
Ia mengklaim pencantuman angka nol persen pada data Kemendagri merupakan masalah kesalahan teknis. Ia membantah serapan nol persen terjadi karena pemerintahannya tak optimal memakai anggaran.
"Kamu tanya sama ini deh, tanya sama BPKA deh, mana ada nol persen, kamu tanya aja. Saya kira ada kesalahan teknis saja. Kamu lihat saja penyerapan kita cepat. Tapi tidak tahu salah di mana sistemnya," katanya.
Seperti diketahui dari data Kemendagri, realisasi belanja APBD 34 Provinsi hingga 31 Maret 2016 rata-rata mencapai 8,3 persen. Penyerapan anggaran tertinggi ditempati Jawa Timur dengan 17,2 persen, disusul Lampung dengan 15,9 persen, dan Sulawesi Utara dengan 15,2 persen.
Sementara itu, ada delapan provinsi yang penyerapan anggarannya 0 persen, salah satunya DKI Jakarta. Tujuh provinsi lainnya adalah Kalimantan Utara, Papua Barat, Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Kepulauan Riau, dan Jambi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika