REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto dikatakan memalsukan sejarah ihwal Partai Komunis Indonesia (PKI) demi memuluskan rezim pemerintahannya, yakni Orde Baru. Hal tersebut diungkapkan dalam acara simposium nasional bertema "Membedah Tragedi 1965 Pendekatan Kesejarahan".

Dugaan tersebut dimentahkan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon. Ia meyakini, Soeharto tidak mungkin membuat sejarah palsu. Ia bahkan meminta pihak-pihak terkait untuk bersama-sama membuktikan kabar dimaksud. "Enggak ada sejarah palsu. Sejarah palsu yang mana, diuji saja," kata dia di Jakarta, Selasa.

Bahkan, menurutnya, kekuasaan yang didapat Soeharto dalam memimpin Indonesia, sesuai dengan prosedur yang ada. Sehingga, ia tidak setuju jika Soeharto juga dianggap melakukan kudeta. "Kalau ada yang mengatakan itu kudeta dan sebagainya, kita bisa lihat semua prosedurnya itu kontitusional. Itu politik, dan memanfaatkan situasi ya mungkin saja," ujar Fadli.

Justru, ia menilai, jika ada pihak yang disebut mengkudeta, mereka tidak lain yakni PKI. Ia beralasan, seperti halnya umat Muslim, PKI juga mempunyai rukun, salah satu isinya yakni, kudeta, revolusi, pengambilalihan kekuasaan. "Di dalam komunisme itu ada revolusi, pengambilan kekuasaan. PKI itu setidaknya dua kali mau mengambil kekuasaan secara ilegal," tutur Fadli.

Ia merinci, PKI pernah dua kali mencoba mengambil kekuasaan secara inskonstitusional, yakni pada 1948 dan 1965. Bahkan, pada 1948, ia mengatakan, Soekarno-Hatta pernah meminta masyarakat untuk memilih pemerintahannya atau Musso.  "Waktu itu juga banyak yang dibantai tahun 1948 itu oleh PKI," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika