Sabtu 16 Apr 2016 10:31 WIB

Fahri: Ada Banyak Kebohongan yang Dirilis Presiden PKS tentang Saya

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah memberikan keterangan kepada wartawan terkait pemecatan dirinya dari keanggotaan PKS di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/4).
Foto: Antara/Rivan Awal Lingga
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah memberikan keterangan kepada wartawan terkait pemecatan dirinya dari keanggotaan PKS di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/4).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fahri Hamzah mengungkapkan kronologi bagaimana ini dipecat dari Partai Keadlan Sejahtera. Kronologi tersebut sekaligus sebagai bantahan atas informasi yang dirilis oleh PKS.

Kronologi tersebut disampaikan Fahri melalui situsnya Bersamafh.com. Fahri menyampaikan tulisannya melalui beberapa sesi dari mulai pengantar, proses permintaan mundur, pertemuan dengan ustaz Salim, pemeriksaan BPDO, sampai rangkaian upaya perdamaian. 

"Sebelumnya beredar kronologi yang dirilis oleh Presiden partai Keadilan Sejahtera secara sepihak yang yang banyak sekali menyimpang dari fakta sebenarnya," ujar Fahri dalam tulisan di Bersamafh.com

Terkait kronologi tersebut, sebelumnya Fahri mengaku sudah meminta melalui sembilan surat yang pernah ia layangkan sejak persidangan awal. Namun ternyata baru dirilis oleh Presiden Partai setelah adanya pemecatan untuk dikonsumsi oleh publik luas.

Ada banyak sekali tuduhan tuduhan yang tidak rasional dan tidak memiliki dasar bukti serta sebagai kebohongan publik yang dirilis oleh Presiden PKS tentang keberadaan dirinya.  Di antaranya ia dihukum karena pernah diputuskan sanksi ringan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Ini lantara ia pernah mengucapkan kata “rada rada bloon”.

Baca juga, Ini Penjelasan Presiden PKS Soal Kabar Pemecatan Fahri Hamzah.

Hal tersebut benar pernah disidangkan oleh MKD dan ia telah memberikan keterangan bahwa hal tersebut merupakan argumentasi dalam kapasitasnya sebagai Ketua Tim Implementasi Reformasi DPR untuk menjelaskan kepada publik tentang pentingnya negara memberikan fasilitas memperkuat supporting sistem keahlian bagi anggota Dewan.

MKD menerima keterangannya serta tidak pernah menjatuhkan hukuman sanksi ringan. Serta berbagai tuduhan tuduhan lain yang sesungguhnya merugikannya.

"Dalam kronologi ini, Saya tidak banyak menangapi hal tersebut, namun hanya ingin menjelaskan tentang berbagai rangkaian peristiwa berdasarkan fakta sebenarnya" ujar Fahri. 

Semoga ikhtiar ini dapat memberikan pemahaman kepada publik luas tentang apa sebenarnya yang terjadi serta dapat menjadi pertimbangan perspektif bagi Kader Partai Keadilan Sejahtera.

"Ini agar kita tidak mudah diadu domba apalagi diputus hubungan silaturahmi sebagai sesama Muslim dan sesama manusia yang sudah terjalin mendarah daging begitu lama yang dasar silaturahmi tidak hanya karena kita berpartai," jelasnya.

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement