REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memutuskan menghentikan sementara proyek reklamasi Teluk Jakarta. Meski begitu, reklamasi lahan baru sebagai pendukung kawasan ibu kota yang layak dan memadai dinilai tetap dibutuhkan.
Mantan menteri kelautan dan perikanan, Rokhmin Dahuri meminta perlu bersikap bijak dan realistis dalam menanggapi polemik proyek reklamasi ini. Bagaimanapun, menurutnya solusi untuk Jakarta hanya ada dua, pertama memindahkan fungsi ibukota ke luar Jakarta atau membuat wilayah baru di Jakarta, salah satunya dengan cara reklamasi.
"Kalau kita lihat dari beberapa negara maju, memang reklamasi menjadi solusi untuk memperbaiki wilayah ibukota negara yang semakin terbatas," ujarnya kepada Republika.co.id, Jumat (15/4).
Namun ia menekankan proyek reklamasi untuk Jakarta, bukan serta merta meniru beberapa negara maju, seperti Singapura dan Dubai. Perbedaan proyek reklamasi disana, menurutnya hanya diperuntukkan bagi bangunan properti elite dan para pemilik modal.
Sedangkan di Indonesia, mantan menteri era Presiden Megawati mengingatkan harus memiliki karakter sosial yang berbeda. Yaitu proyek reklamasi mensinergiskan antara lingkungan alam, modal sosial, budaya masyarakat sekitar dan modal kapital dari swasta.
Dengan mempertimbangkan karakter sosial dan pertimbangan tersebut, ia yakin polemik proyek reklamasi dapat direduksi lebih cepat. Rokhmin khawatir kalau proyek reklamasi ini berhenti, setidaknya ada dua kerugian yang akan muncul.
Pertama Jakarta tidak akan memliki alternatif wilayah pengembanan baru, ke dua penghentian reklamasi ini menjadi catatan buruk bagi bisnis properti di ibukota. Sekarang, ia mengatakan tinggal pemerintah pusat dan daerah mengkaji ulang proyek reklamasi ini.
"Kita ingin melihat masyarakat pesisir yang sejahteran dengan kampung nelayan yang modern, pasar ikan tradisional yang bersih, berdampingan dengan bangunan dan gedung baru di pulau pulau reklamasi," katanya.
Karena itu ia mengusulkan, pemerintah harus perbanyak mendengarkan masukan dari masyarkat dan para pakar. Bagaimana pun proyek ini harus bisa berjalan tanpa korupsi dan tetap menyejahterakan semua. Karena itu, tidak hanya pemilik modal, tapi juga masyarakat sekitar, nelayan, pemerintah daerah dan juga ekologi lingkungan tetap harus dijaga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika