REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Proyek Reklamasi Teluk Jakarta dinilai akan memberi dampak negatif terhadap lingkungan secara luas. Hal ini termasuk pada lingkungan sosial, yaitu masyarakat yang menetap dan memiliki mata pencaharian di kawasan tersebut.
Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga mengatakan reklamasi hendak dilakukan oleh sejumlah pengembang atas persetujuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuat kondisi Pantai Utara Jakarta yang sudah kritis, semakin buruk.
Selama ini, banyaknya sampah dan limbah yang mengalir ke laut sudah menganggu nelayan untuk mencari nafkah. Karena itu, dengan pembangunan pulau-pulau buatan, permasalahan itu tak akan selesai dan justru memperparah, sehingga menganggu kesejahteraan nelayan.
Padahal, Pemprov DKI Jakarta berperan untuk menjamin hal tersebut, diantaranya dengan melakukan revitalisasi sejumlah sungai dan kali agar menjadi bersih dan ikan-ikan di Pantai Utara semakin banyak.
"Antara reklamasi dan keberlanjutan nelayan tidak ada benang merah sama sekali. Kita bisa lihat, masalah yang terjadi di Pantai Utara Jakarta saja belum selesai dan sudah menganggu ekosistem mahluk laut di sana," ujarnya kepada Republika.co.id, Kamis (14/4).
Ia menjelaskan, sebenarnya ada dua hal yang perlu diperhatikan Pemprov DKI Jakarta terlebih dahulu dalam hal mensejahterakan nelayan.
Pertama revitalisasi kawasan permukiman mereka yang ada, bukan dengan dipindahkan ke salah satu pulau reklamasi. Kedua, buatkan tempat pelelangan ikan yang layak, agar nelayan semakin mudah mencari nafkah.
"Lalu perlu diperhatikan, jaminan agar nelayan bisa melaut dengan aman dan nyaman, salah satunya adalah dengan mudah mendapatkan ikan-ikan. Ini tidak ada sama sekali kan dalam konsep reklamasi?," jelas Nirwono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika