Kamis 14 Apr 2016 16:23 WIB

Pengamat: Pulau Reklamasi Hanya untuk Orang Kaya

Rep: Puti Almas/ Red: Teguh Firmansyah
Foto udara pembangunan reklamasi pulau C dan D di Pantai Indah Kapuk, Jakarta, Rabu (6/4).
Foto: Republika/ Tahta Aidilla
Foto udara pembangunan reklamasi pulau C dan D di Pantai Indah Kapuk, Jakarta, Rabu (6/4).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Proyek reklamasi Teluk Jakarta dinilai akan memberi dampak negatif terhadap lingkungan secara luas. Hal ini termasuk pada lingkungan sosial, yaitu masyarakat yang menetap dan memiliki mata pencaharian di kawasan tersebut.

Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga mengatakan nelayan merupakan pihak yang terkena dampak paling besar dengan adanya reklamasi. Dengan pembuatan 17 pulau tersebut akan menganggu ekosistem laut, yang mempersulit nelayan dalam mencari nafkah.

Belum lagi, rencana untuk merelokasi para nelayan yang kehilangan tempat tinggal ke rusunawa di salah satu pulau hasil reklamasi. Menurut Nirwono, seharusnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah layak melakukan hal itu dan bagaimana dengan kehidupan nelayan ke depannya.

"Harusnya ini diperhatikan lebih dulu oleh Pemprov DKI Jakarta, apakah cukup dengan memberi nelayan dengan tempat tinggal baru yaitu rusunawa? Bukankah hal itu kustru bisa memberi masalah baru bagi mereka?" jujar Nirwono kepada Republika.co.id, Kamis (14/4).

Baca juga, Sindir Ahok Soal Reklamasi, Menteri Susi: Pikirkan Dampak Lingkungan Terlebih Dahulu.

Menurut Nirwono, pulau reklamasi yang dibangun di Teluk Jakarta ditujukan menjadi hunian kaum menengah ke atas. Hal ini dapat dilihat dengan harga tanah yang begitu mahal di kawasan tersebut, belum lagi dengan biaya hidup yang kemungkinan besar begitu tinggi karena banyak fasilitas seperti air yang didatangkan dari luar pulau.

"Dibuatkan rusunawa sekalipun, apakah akan selalu gratis? Kita bisa lihat seperti di Jakarta saja rusunawa yang diberi Pemprov DKI Jakarta cuma sampai 3 bulan, dipikirkan tidak setelah itu para nelayan bisa bayar atau tidak?" kata Nirwono menambahkan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement