REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pukat UGM, Zainal Arifin Mochtar menilai faktor pendanaan masih menjadi masalah terbesar partai politik. Dana yang diperoleh partai politik dari APBN saat ini dinilai tidak cukup untuk menutup 30 persen biaya kegiatan partai politik.
Sebab itu, dinilai wajar kalau partai politik kebingungan mencari dana untuk mepenyelenggaraan hajat besar partai. “Jadi tidak bisa menyalahkan partai kalau partai masih identik dengan korupsi, karena semua partai mengalami itu (kekurangan dana),” ujar Arifin di Jakarta, Rabu (13/4).
Arifin menambahkan, korupsi di tingkat partai disebabkan beberapa hal. Pertama, tanggung jawab partai terhadap proses di internalnya. Artinya, partai butuh dana untuk menjalankan roda kegiatan partai. Dana itu dapat diperoleh dari cara halal hingga yang haram. Sebab, jumlah setoran iuran dari kader dan sumbangan tidak cukup membiayai kegiatan partai.
Kedua, partai tidak kunjung beranjak dari wilayah remang atau abu-abu untuk memeroleh dana tambahan. Bahkan, dalam ide mendasar untuk memperbaiki sistem pendanaan melalui undang-undang. Parpol justru lebih memilih untuk menunjukkan untuk berpolitik secara pragmatis.
Seharusnya, lanjutnya, perangkat pendanaan partai dapat mereka ubah sendiri melalui revisi UU. “Jadi kenapa partai korup, ya by design, kalau tidak by design merekalah yang ingin masuk ke wilayah itu,” tegas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
