REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta dinilai hanya mengutamakan kepentingan perusahaan pengembang saja.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman mengatakan alih-alih bermanfaat untuk rakyat, reklamasi tersebut hanya mendatangkan keuntungan bagi perusahaan pengembang dan kalangan atas saja.
"Dari awal saya tidak setuju karena tidak dibutuhkan rakyat. Itu untuk kaum kapitalis saja," ujarnya kepada Republika.co.id., Selasa (12/4).
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim reklamasi akan menjadi solusi atas terbatasnya lahan hunian di Jakarta. Namun menurut Prabowo, Jakarta masih mempunyai banyak lahan untuk dijadikan hunian.
"Reklamasi belum terlalu penting, kita harus sepakat menghentikannya," kata politikus Gerindra ini.
Saat ini proses reklamasi sudah berjalan. Tindakan Pemprov DKI, kata dia, tidak tepat. Pasalnya Pemrov harusnya membangun terlebih dahulu hunian untuk nelayan di sekitar kawasan yang akan direklamasi.
Bukannya malah mementingkan proyek hunian baru hasil reklamasi. Saat ini DPRD sudah membahas peraturan daerah (perda) soal reklamasi. Namun hingga kini masih ada pro dan kontra di antara anggota DPRD. Bahkan Fraksi Gerindra saja pecah suara.
"Separuh menerima, separuh menolak," ucapnya.
Hal senada dilontarkan pengamat lingkungan perkotaan Ubaidillah. Dia mempertanyakan urgensi reklamasi pantai utara Jakarta. Hingga kini alasan-alasan yang dikemukakan pemerintah ataupun pihak lain terkait reklamasi tersebut dinilai tidak jelas.
Pemprov DKI Jakarta sempat menyatakan reklamasi pantai utara Jakarta menjadi salah satu solusi menghadapi keterbatasan lahan. Reklamasi pantai diharapkan mampu menghadirkan kawasan tempat tinggal dan industri baru.
Namun Ubaidillah meragukan hal tersebut. Dia menduga, bisa jadi nanti malah orang asing yang akan menempati lahan baru tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika