REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PAN Viva Yoga Mauladi menilai, proses penggusuran masyarakat nelayan di Luar Batang Jakarta Utara sungguh memilukan hati. Rakyat kehilangan hak-hak hidupnya lantaran penggusuran yang juga sangat berlebihan karena mengerahkan ribuan aparat pemerintah, dari Satpol PP, Brimob, Polisi, dan TNI Kodam Jaya.

"PAN sangat menyayangkan keterlibatan TNI dalam proses penggusuran rakyat karena hal itu bertentangan dengan doktrin TNI bahwa TNI berasal dari rakyat," kata Viva, di Jakarta, Selasa (12/4).

Viva menyatakan, rakyat Indonesia sangat membanggakan TNI sebagai garda terdepan yang menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Politik TNI adalah politik negara, artinya bahwa TNI dalam menjalankan proses kehidupan politik harus berdasarkan pada kepentingan bangsa dan negara, tidak boleh berorientasi untuk kepentingan kelompok dan golongan tertentu.

Keterlibatan TNI dalam penggusuran tanah rakyat sangat melukai hati rakyat. Sebab, lanjutnya, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, pasal 7 disebutkan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Pihak Pemda DKI diminta harus melakukan pendekatan persuasif yang manusiawi dan bermartabat, dengan melakukan proses dialog dengan rakyat. Seperti mengajak makan, minum, dan bertukar pemikiran dengan rakyat.

"Ke depan, janganlah ada lagi keterlibatan TNI dalam proses penggusuran tanah rakyat. Janganlah TNI melukai hatinya rakyat Indonesia," ucap Ketua Bapilu PAN tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika