REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil muktamar Jakarta, Djan Faridz menegaskan muktamar yang digelar kubu Romahurmuziy adalah muktamar zombie. Sebab, muktamar itu dilakukan dengan menghidupkan ‘mayat’ Surat Keputusan (SK) Pengesahan hasil muktamar Bandung.

Djan menilai dengan dasar SK Bandung yang seharusnya sudah mati, muktamar Romi lebih layak disebut sebagai pertemuan kepala dinas pemakaman secara nasional. “Kita anggap pertemuan itu pertemuan para kepala dinas pemakaman seluruh Indonesia dalam rangka merebutkan jabatan siapa yang akan jadi ketua,” tutur Djan di Jakarta, Sabtu (9/4).

Djan melanjutkan, pihaknya merasa kasihan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menghadiri muktamar PPP di Asrama Haji Pondok Gede. Menurut Djan, Jokowi telah mendapatkan informasi yang salah terkait islah yang seharusnya dijalani oleh partai berlambang Kakbah. Yaitu, islah yang didasarkan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang sudah memiliki ketetapan hukum tetap.

Di hari kedua muktamar di Asrama Haji, pemilihan Ketua Umum akhirnya memilih kembali Romahurmuziy secara aklamasi. Romi akan menjabat sebagai ketua umum PPP periode 2016 hingga 2021. Menurut Djan Faridz, apa yang sedang diperebutkan di muktamar PPP di Jakarta adalah sesuatu yang sebenarnya sudah tidak ada. Sebab itu, ketua umum PPP hasil muktamar Asrama Haji lebih disebut sebagai ketua umum dinas pemakaman.

“Ketua umum dan kepala dinas pemakaman seluruh Indonesia, jadi sesuatu yang tidak ada yang mau (mereka) jadikan itu,” tegas Djan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika