REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Bandung, Romahurmuzy, mengungkapkann perhelatan Mukatamar VIII PPP, 8-11 April, akan menjadi awal konsolidasi nasional PPP.
Pria yang akrab disapa Romy itu mengatakan, pascaMuktamar yang digelar di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, ini akan diikuti dengan musyawarah di setiap jenjang kepengurusan PPP di seluruh Indonesia.
Menurutnya, PPP sudah mengalami perjalanan yang panjang dan berliku sebelum akhirnya menggelar Muktamar ke VIII ini. Termasuk dengan meminta bantuan kepada Pemerintah, melalui mediasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Mediasi ini dibutuhkan terkait konflik kepengurusan yang ada di dalam partai berlambang Ka'bah tersebut. ''Kami membutuhkan 106 kali pertemuan, apakah itu formal, non formal, mediasi, atapun pertemuan dengan pemerintah,'' ujar Romy di lokasi Muktamar ke VIII PPP, Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat (8/4).
Ia melanjutkan, sebenarnya tidak patut bagi sebuah partai politik meminta bantuan pemerintah untuk melakukan mediasi sengketa kepengurusan. Hal ini pun diharapkan tidak terjadi lagi di masa mendatang.
''Tapi karena administrasi negaralah yang membuat kami melibatkan pemerintah. Selain itu, tidak ada yang bertentangan dengan hukum terkait langkah yang diambil pemerintah,'' katanya.
Tidak hanya itu, dalam kesempatan itu, Romy juga kembali mengajak kepada kepengurusan Muktamar Jakarta, di bawah kepemimpinan Djan Faridz, untuk bisa bisa kembali memulai membangun PPP. Pun dengan sikap PPP yang mendukung pemerintah.
''Karena itu kami kembali ke titik kilometer 0. Rekan-rekan petinggi hasil Muktamar Jakarta, amar maruf nahi munkar bisa diwujudkan bila bersama-sama dengan pemerintah,'' jelasnya.
Lebih lanjut, Romy menjelaskan sikap PPP terhadap pemerintahan Jokowi-JK.
''PPP ingin menjadi bagian dari Indonesia yang berdaulat, langkahnya diperhitungkan dan bermanfaat bagi negara. PPP juga berkewajiban mempertahankan pemerintahan Jokowi-JK hingga 2019,'' katanya lagi.
Selain dihadiri petinggi PPP, termasuk tokoh senior KH Maimun Zubair atau Mbah Moen, acara pembukaan Muktamar VIII PPP itu juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Presiden didampingi oleh Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Menkumham, Yassona Laoly, dan hadir pula Ketua DPD, Irman Gusman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
