REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menolak usulan pengadaan mobil dinas baru senilai Rp50 miliar untuk 95 anggota DPRD Jawa Barat.

"Hari ini kami menyatakan menolak usulan ini pengadaan pinjam pakai kendaraan operasional baru ini sesuai arahan DPW Partai NasDem Jabar dan kalaupun ada kami tidak akan memakainya," kata Ketua Fraksi NasDem Hanura DPRD Jawa Barat M Iqbal, usai beraudiensi dengan massa Aliansi Peduli Jawa Barat, di Bandung, Jumat (8/4).

Sekitar 50 orang dari Aliansi Peduli Jabar hari ini melakukan unjuk rasa menolak pengadaan mobil dinas baru untuk anggota DPRD Jawa Barat di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung. Pihaknya berharap sikap Fraksi Partai NasDem DPRD Jawa Barat yang menolak usulan pengadaan kendaraan dinas baru tersebut bisa diikuti oleh fraksi lainnya.

"Ya mudah-mudahan bisa diikuti yang lain karena Fraksi Hanura walaupun gabungan dengan Fraksi kami belum menyatakan sikapnya," kata dia.

Ia menilai isu pengadaan mobil dinas DPRD Jabar ini bergulir seiring dengan isu pemotongan dana desa Rp100 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. "Masalah ini sudah jadi opini sehingga disikapi oleh partai kami, kenapa (Pemprov Jabar) tidak mengambil pendanaan untuk kendaraan dinas demi dana PON ini jangan ngambil dana desa untuk PON," ujar dia.

Sementara itu, dalam aksinya massa dari Aliansi Peduli Jabar menyatakan tiga pernyataan sikap pertama menolak pengadaan kendaraan dinas untuk anggota DPRD Jawa Barat. "Kedua lebih baik anggaran mobil dinas ini dipergunakan untuk kepentingan masyarakat kecil. Masyarakat Jabar sekarang sedang menghadapi kondisi sosial ekonomi yang berat," kata Koordinator Aksi Aliansi Peduli Jabar Hendra Krisdiana.

Ikuti Whatsapp Channel Republika