REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golongan Karya berharap musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang akan diselenggarakan pada 7-8 Mei di Bali menjadi musyawarah yang demokratis, rekonsiliatif, berkerakyatan dan bersih. Melalui munaslub ini, Steering Committee Munaslub, Nurdin Halid berharap akan ada keputusan yang bulat pascaperpecahan di tubuh partai.

"Munas ini hasil kesepakatan termasuk dasar hukumnya ada keputusan yang lebih tinggi. Keputusannya itu bijak. Harusnya kan tidak ada Munas, tapi karena kearifan dari pak ARB untuk menyelesaikan masalah internal di Golkar, kami tetap mengadakan Munas. Tapi dasarnya Munas Bali sudah disetujui," ucapnya, Kamis (7/4).

Sementara itu, Seketaris Jenderal Idrus Marham mengatakan, munaslub ini sebagai bentuk konsolidasi secara menyeluruh. Sebab, rekonsiliasi antara kedua kubu sudah selesai dan secara hukum sudah mengakomodasi secara selektif para pengurus Munas Ancol.

Dia menegaskan, munaslub ini bukan berarti mengabaikan keputusan Menkumham yang menghidupkan kembali Munas Riau untuk beberapa bulan ke depan dan menjadi mediator antara kedua kubu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika