Menurut Noorsy, sebelumnya ada sebuah proyek strategis di Tanah Air yang digarap perusahaan Indonesia bekerja sama dengan perusahaan asal Hongkong. Korporasi asing ini berinvestasi dan bersedia mendanai proyek tersebut.

Namun, mitra di Hongkong menghendaki agar pihak Indonesia membuka perusahaan offshore yang bertujuan menampung dana investasi serta menyalurkannya ke proyek strategis itu. Aroma kongkalikong pun tercium.

“Maka saya dan kawan-kawan mengambil sebuah perusahaan di Panama bernama Addrise Enterprise Ltd. Dari sana, saya tahu bagaimana kualitas layanan terhadap perusahaan offshore dan bagaimana perbankan memberi fasilitas pembukaan rekening. Ternyata, kedua belah pihak gagal memenuhi prestasi sehingga Addrise Enterprise mati suri.”

Lantas, pada 21 November 2008, Noorsy menyerahkan data kejahatan keuangan Indonesia kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang komisionernya waktu itu masih M Yasin dan Chandra Hamzah. Dokumen-dokumen yang sama, sebut Noorsy, pernah ditunjukkan kepada Anwar Nasution selaku Deputi Gubernur Senior BI. Menurut dia, pada 2008 itu iklim pemberantasan korupsi di Tanah Air sedang menggebu-gebu.

Dokumen-dokumen yang diserahkan kepada institusi penegak hukum, akan sulit diperoleh kesahihannya bila dirinya tak menyelami langsung dunia tax haven. Sekalipun sebagai imbasnya, namanya tercatat dan tersebar luas sebagai salah satu yang terlibat, sebagaimana diungkap ICIJ.

“Jika pekan ini dokumen Panama Papers seakan menyengat khalayak dunia, semestinya kita lebih dulu waspada bahwa semakin liberal industri keuangan dan perbankan suatu negara, maka semakin tinggi peluang para pebisnisnya melakukan moral hazard. Krisis keuangan 2008, 2011 dan 2015 kemarin membuktikan hal itu,” kata Noorsy.

Ikuti Whatsapp Channel Republika