REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Terungkapnya kasus korupsi rancangan peraturan daerah tentang reklamasi yang membuat anggota DPRD Muhammad Sanusi tertangkap tangan menyingkap banyak kejanggalan proyek ratusan triliun rupiah tersebut.
Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang menerbitkan surat keputusan gubernur soal reklamasi Pulau G, satu dari 17 pulau yang direklamasi di Teluk Jakarta pun mendapat banyak pertanyaan.
Fakta semakin terang saat dalam diskusi sebuah acara stasiun televisi swasta, Selasa (5/4), Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengakui bahwa pemerintah pusat yang memiliki kewenangan penerbitan izin reklamasi. Pemerintah provinsi memang bisa mendapatkan rekomendasi selama aturan mengenai dampak analisis lingkungan dipenuhi. Namun itu tidak dilakukan Ahok. (Baca: Sindir Ahok, Menteri Susi:Pikirkan Dampak Lingkungan Dahulu).
Masih di acara yang sama, aktivis lingkungan dan nelayan juga mempermasalahkan dampak ekologis yang akan terjadi akibat proyek reklamasi. Tak hanya itu, kehidupan nelayan yang semakin sulit juga menjadi pertanyaan yang harus dijawab pemerintah.
Akun Twitter resmi Teman Ahok, relawan yang akan mengusung bekas politisi Golkar dan Gerindra ini pun berkicau mengenai acara tersebut. "Dalam hati mimin sebagai manusia, sangat kasihan ke Pak Ahok. Dihujat sana-sini. Sementara kita egois, pengen dia gubernur lagi. Terus kudu piye dong?"kicau admin @temanahok, semalam.
Admin @temanAhok juga mengungkapkan, sudah tidak percaya dengan pernyataan elite politik yang suka menyudutkan Ahok dengan isu reklamasi. "Tangan-tangan yang mengulurkan KTP setiap hari ini nyata. Penuh kepercayaan dan harapan."kata dia.
Akun itu lantas memberi catatan kepada tayangan televisi tersebut. Menurut admin, hal yang sama sempat terjadi saat Jokowi-Ahok dibully program Indonesia Lawyers Club (ILC) 2012. Namun pasangan itu berhasil menjadi gubernur.
"Jokowi-JK dihajar juga 2014, jadi presiden. Ahok?Hmmm". Akun itu pun sepakat dengan pernyataan pakar hukum tata negara Prof Mahfud MD agar kasus reklamasi tidak dipakai untuk politisasi. "Kita dukung hukum dibuka seterang-terangnya demi Indonesia kita." Sayangnya, akun ini tidak mengutip pernyataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut bahwa pelaksanaan reklamasi dengan peraturan daerah yang disusun belakangan merupakan masalah.
Meski demikian, akun ini menyatakan tetap semangat mendukung Ahok. "Semangat mah tetep. Sekali layar terkembang pantang berbalik pulang."
Ikuti Whatsapp Channel Republika