REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar politik dari Universitas Andalas (Unand), Asrinaldi beranggapan, banyak faktor yang tidak diungkapkan ke publik ihwal pemecatan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah dari seluruh jenjang keanggotaan partainya.

"Ada sesuatu yang disembunyikan," kata dia kepada Republika, Senin (4/4) lalu.

Sebab, menurutnya, alasan menyoal perbedaan pendapat maupun kritik yang kerap dilontarkan Fahri, kurang kuat untuk memecat seorang kader. Ia menegaskan, kritik dan pendapat merupakan prinsip demokrasi.

Asrinaldi melihat, ada sejumlah faktor yang tidak diungkapkan ke publik. Misalnya, ada kekuasaan dari ketua partai atau rezim PKS yang menganggap Fahri membahayakan kedudukan atau posisi parpol itu sendiri.

"Mungkin ada, kan karena semuanya tak diungkapkan ke publik. Dan itu tidak pantas diungkapkan ke publik, akhirnya dilakukan pemecatan seperti ini," ujarnya.

(Baca juga: Pengganti Fahri Harus Jauh Lebih Etis)

Selain itu, kata Asrinaldi, pemecatan kader dapat dilakukan karena ada mekanisme partai yang disebut hak recall partai atau pemberhentian dalam masa jabatan terhadap anggota parlemen oleh parpolnya. Hal ini bahkan diatur dalam undang-undang.

"Saya khawatirkan yang pertama, tapi ada sesuatu yang belum dungkap ke publik dan tak sekedar berbeda pendapat antarrezim yang berkuasa dan kader di DPR," katanya.

Yakni, seperti, ada sejenis rivalitas kekuasaan di tubuh partai. Sehingga, hal-hal yang sebenarnya tidak menjadi alasan, terus dicari-cari untuk memecat kader dimaksud.

Ikuti Whatsapp Channel Republika