REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Shohibul Iman membenarkan kabar pemberhentian Fahri Hamzah dari jabatan Wakil Ketua DPR RI maupun sebagai anggota PKS pada sidang ketiga Majelis Tahkim pada 11 Maret 2016 lalu.

Fahri dinilai PKS, tidak mengindahkan arahan pimpinan PKS periode 2015-2020, yang berusaha memperbaiki wajah PKS di mata publik. Pakar politik dari Universitas Andalas (Unand), Asrinaldi menilai, selama ini ucapan-ucapan yang kerap dilontarkan Fahri, cenderung mendeskreditkan pemerintahan.

"Ucapan-ucapan Fahri menurut saya pribadi, terlalu mendeskriditkan pemerintahan yang sekarang," kata dia saat dihubungi Republika.co.id, Senin (4/4).

Sementara faktanya, Asrinaldi mengatakan, banyak masyarakat yang mendukung kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Tidak jarang komentar yang kerap diucapkan Fahri, ia melanjutkan, membuat PKS dianggap sebagai partai yang antipati terhadap pemerintahan.

Sehingga, Asrinaldi berujar, gambaran yang muncul bukan dalam kontek mengkritik atau sebagai penyeimbang proses demokrasi. "Tapi (gambaran yang muncul) lebih kepada kekalahan karena calon PKS sendiri, di Pilpres 2014," jelasnya.

Persepsi publik, ia mengatakan, dapat menganggap PKS merupakan partai yang terlalu dendam dengan kekuasaan pemerintahan saat ini. Sementara di internal partai, menurut Asrinaldi, Fahri Hamzah juga berusaha memainkan peranan yang baik.

Ia mencontohkan, ketika ketuanya datang ke presiden beberapa bulan lalu. Hal tersebut membuktikan, sebenarnya PKS mereka tetap mendukung pemerintahan walaupun dalam kekuatan penyeimbang.

"Jadi, barangkali ada penilaian secara internal yang dilakukan oleh Fahri Hamzah yang dianggap terlalu berlebihan, dan dapat merugikan partai," imbuhnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika