REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi PKS Fahri Hamzah, menilai ada perlakuan yang tidak adil terhadap dirinya. Dia menyebut hukuman yang diterimanya terlalu beratcjika dibandingkan dengan kader-kader PKS lainnya yang pernah punya masalah.

Fahri mengaku, selama ini tidak pernah memiliki masalah, baik itu sebagai kader partai maupun sebagai anggota DPR. ‎"Kami jungkir balik membela partai ketika kena musibah besar 2014 saat PKS dikriminalisasi, tapi orang tersebut tidak dipecat. Hampir habis partai kita. Saya pasang badan, padahal saya juga didzalimi," kata Fahri, dalam konferensi persnya, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/4).

Ia menuding, orang-orang yang selama ini membuat masalah ini tidak dipecat. Bahkan ada yang ketahuan menonton hal yang tidak patut ketika sidang, juga tidak dipecat."Jadi publik ingin tahu kesalahan maha besar apa sehingga saya layak dipecat dari seluruh jenjang keanggotaan," katanya. 

(Baca Juga: Ini Krononogis Pemecatan Fahri Hamzah)

Fahri menjelaskan, di dalam PKS, jenjang keanggotannya ada pemula, anggota muda, anggota madya, anggota dewasa dan ahli. Tapi, tiba-tiba dirinya dipecat dari keanggotaan ahli, setelah bergabung dengan gerakan yang mempelopori reformasi pada 18 tahun yang lalu.

"Tentu publik ingin tahu seberat apa dosa saya. Saya tidak pernah membuat masalah, tidak senonoh, tidak mencuri, tidak korupsi, tidak melanggar hukum dan etika. Kalau soal kata-kata itu soal gaya dari kita, kalau itu dipersoalkan kita kembali ke zaman kegelapan," ujarnya.

Fahri yang juga Wakil Ketua DPR itu mempertanyakan apa kesalahan yang sangat berat darinya sehingga layak diberhentikan di seluruh jenjang keanggotaan. Padahal, orang mengenal PKS partai yang penuh persaudaraan. P‎KS juga dalam dialektikanya tidak ada hierarki dalam ilmu pengetahuan, dan spritualitas.

Ia juga tidak mau menjilat dan mengagung-agungkan sopan santun demi citra. "Ketika ditanya saya salah apa, dibilang saya tidak punya salah. Bahkan saya disebut kader terbaik yang pikirannya maju," kata Fahri. 

Fahri menyebut, permintaan mundur dirinya merupakan desakan pribadi. Namun, bagi anggota dewan Dapil NTB tersebut, hal ini tidak menjadi masalah pribadi karena ia bertindak sebagai pejabat publik.

Ia mengklaim memiliki suara tertinggi dari kader PKS lainnya. Bahkan selama ini tidak ada masalah dengan konstituennya. Rekan-rekannya di fraksi pun selama ini tidak mempersoalkan perangainya yang keras saat mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika