REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, memang dianggap sosok yang kerap melahirkan sejumlah kontroversi lewat pernyataan-pernyataannya. Mulai wacana pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga menyebut Joko Widodo 'sinting'. 

Beredarnya surat pemecatan dari DPP PKS terhadap Fahri Hamzah pun disinyalir disebabkan oleh sikapnya yang penuh kontroversi. Berikut komentar Fahri yang tak jarang mengundang kecaman publik.

1. Pembubaran KPK

Pada 2011 silam, Fahri sempat mengeluar wacana soal adanya pembubaran KPK. Menurut mantan Wakil Sekretaris Jenderal PKS itu, setelah berdiri hampir selama delapan tahun, KPK dinilai gagal menangani korupsi. Terlebih jika menilik indeks persepsi korupsi yang tidak kunjung membaik.

Untuk itu, Fahri, yang pada saat itu menjadi anggota Komisi III, meminta untuk adanya pembubaran KPK saat Komisi III DPR menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan sejumlah penegak hukum. Tidak hanya itu, jangka waktu kerja KPK, menurut Fahri, seharusnya hanya berlangsung selama tiga tahun saja.

''KPK gagal menjawab delapan tahun untuk menangani korupsi sistemik padahal DPR sudah memberikan dukungan luar biasa," kata Fahri di Gedung DPR/MPR, Selasa 4 Oktober 2011.

Wacana ini pun sempat menjadi kontroversi di internal PKS sendiri.. Pasalnya, itu merupakan pendapat pribadi dari Fahri tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan fraksi PKS. Menurut kader PKS, Surahman Hidayat, sikap PKS jelas terkait pemberantasan korupsi, yaitu mendukung lembaga yang melakukan pemberantasan Korupsi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika