REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Yunus Wonda mengatakan, pengungkapan kasus pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah akan membangkitkan kepercayaan rakyat, khususnya rakyat Papua.
"Kami menyambut positif rencana tersebut sehingga para pelaku dapat dijatuhi hukuman setimpal," kata Yunus Wonda, politisi dari Partai Demokrat Papua di Jayapura.
Ia mengatakan, selama ini berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi tidak terungkap sehingga menurunkan tingkat kepercayaan kepada pemerintah. Apalagi para pelaku pelanggaran HAM yang pada umumnya aparat keamanan melakukan aksinya bukan atas perintah komandan.
"Akibat aksi yang dilakukan, menyebabkan korban di kalangan warga sipil, seperti halnya yang terjadi di Enarotali, Kabupaten Paniai, Desember 2014 lalu," kata Ketua DPRP Papua Yunus Wonda.
Wonda mengatakan, masyarakat Papua saat ini menunggu penyelesaian kasus pelanggaran HAM termasuk sanksi yang akan diberikan. Panglima dan Kapolda, kata dia, harus siap memberikan sanksi kepada anggota yang dinyatakan terlibat dalam kasus pelanggaran HAM.
Sebelumnya, Menkopolhukam dalam kunjungannya ke Jayapura akhir Maret lalu menyatakan, tercatat 16 kasus pelanggaran HAM di Papua. Namun dari jumlah tersebut tercatat delapan yang tidak masuk dalam kasus pelanggaran HAM. "Namun untuk memastikannya saat ini masih diteliti lebih lanjut," kata Menkopolhukam Luhut Pandjaitan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
