REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPRD DKI Prabowo Soenirman mengatakan sistem electronic road pricing bagus diterapkan untuk membatasi kendaraan bermotor di Ibu Kota.
Namun hingga saat ini ia menilai belum ada sikap konsisten dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan penerapan sistem tersebut.
Prabowo mengatakan rencana ERP sudah santer dibicarakan sejak beberapa tahun lalu. Namun hingga saat ini belum juga dilaksanakan.
"ERP seharusnya dua tahun lalu dapat berjalan, tapi tidak ada sikap konsisten dari Pemprov. Selama konsisten tidak ada masalah," ujarnya.
Menurutnya, pengkajian terkait ERP sudah dilakukan sejak lama, dan dilakukan studi berkali-kali. Namun tinggal penerapannya belum dilakukan, sehingga Pemprov DKI harus berani mengambil sikap dalam melaksanakannya.
"ERP sudah ada payung hukum dan tinggal dilaksanakan saja," katanya.
Dengan adanya ERP, Prabowo menuturkan tidak melepas kemungkinan pengguna kendaraan roda empat akan beralih ke angkutan umum. Karena jika tidak mereka akan mendapat beban yang cukup mahal.
Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berencana untuk menghapus sistem pembatasan kendaraan dengan menggunakan pola Three in One.
Selanjutnya Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan sistem jalan berbayar (ERP) untuk membatasi kendaraan pribadi di Jakarta.
(Baca: Pengamat: Sistem ERP Wacana Lama yang tak Kunjung Terealisasi)
Ikuti Whatsapp Channel Republika