Kamis 31 Mar 2016 06:10 WIB

PPP Kubu Djan Faridz Nyatakan Dukungan ke Pemerintah Jokowi

 Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz (tengah) mengangkat tangan bersama pengurus DPP dan DPW usai penutupan Mukernas II PPP di Jakarta, Rabu (30/3).  (Antara/Akbar Nugroho Gumay)
Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz (tengah) mengangkat tangan bersama pengurus DPP dan DPW usai penutupan Mukernas II PPP di Jakarta, Rabu (30/3). (Antara/Akbar Nugroho Gumay)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Jakarta siap mengawal dan mensukseskan seluruh program Nawacita dan revolusi mental yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi.

Juru Bicara DPW PPP se-Indonesia, Aswan Jaya mengatakan hal tersebut merupakan hasil dari Mukernas II PPP kubu Djan Faridz yang ditutup pada Rabu (30/3) kemarin.

"Khususnya dalam aspek reformasi dan penegakan hukum serta menjaga keutuhan NKRI," katanya.

Aswan melanjutkan, menindaklanjuti hasil Rampinas pada tanggal 29 Januari lalu, PPP dibawah pimpinan Djan Faridz menyatakan dukungannya dan bergabung dengan Koalisi Pendukung Pemerintah.

"Dukungan diberikan karena PPP melihat perkembangan yang dilakukan Pemerintah Jokowi dinilai baik bagi seluruh rakyat dan khususnya umat Islam. Untuk itu pada Mukernas II PPP menyatakan mendukung sepenuhnya program kerja dan kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi sebagai Ulil Amri untuk memajukan bangsa dan negara," jelasnya.

Ketua DPW PPP Sumut itu mengatakan partainya mendukung langkah Presiden Jokowi yang membuka hubungan diplomatik dengan Palestina. PPP juga mendukung penuh pemerintah dalam memberantas korupsi.

Selain itu, PPP dibawah pimpinan Djan Faridz, PPP juga akan selalu menjaga stabilitas politik di Indonesia. Untuk itu, ia meminta pada pemerintah bisa menerima dukungan tersebut.

"PPP siap mendukung langkah-langkan pemerintah dalam menjaga stabilitas politik Indonesia dengan menerima semua sahabat-sahabat PPP untuk bergabung kembali ke rumah umat islam (PPP) dengan berlandas pada putusan Mahkamah Agung RI," ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement