REPUBLIKA.CO.ID, KLATEN -- Kepala Desa Pogung, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Djoko Widoyo menunjukkan selembar kertas sebagai bukti autentik penolakan warga  terkait rencana autopsi jenazah terduga teroris Siyono.

''Ini surat pernyataan kesepakatan bersama warga Desa Pogung diwakili RT, RW, BPD, tokoh masyarakat, dan Pemerintah Desa Pogung,''katanya, Rabu (30/3). (Baca: Terancam Diusir, Suratmi: Tanah Allah Lebih Luas).

Menurut Djoko, berdasarkan rapat yang dihadiri unsur masyarakat, warga Desa Pogung mendukung isi surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani keluarga almarhum Siyono, yakni Marso Diyono, Kakak ipar Sutomo dan Sri Mulyadi. Mereka pada dasarnya minta perlindungan Pemerintah Desa Pogung.

Apabila ada salah satu keluarga yang mengingkari surat pernyataan yang dibuat bersama pemerintah desa, maka warga masyarakat memberikan sanksi. Berdasar surat pernyataan saksi di antaranya, kalau terjadi autopsi, maka pelaksanaan harus dilaksanakan di luar Desa Pogung.

Jenazah setelah diautopsi tidak boleh dikubur di wilayah Desa Pogung. Keluarga yang mendukung autopsi tidak boleh tinggal di wilayah Desa Pogung.''Demikian surat ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya demi ketentraman masyarakat Desa Pogung''. Demikian tiga poin kesepakatan warga Pogung yang tertanggal 29 Maret 2016.

Djoko mendengar rencana tim hukum dan dokter dari Muhammadiyah, beserta rekomendasi Komnas HAM yang berencana melakukan autopsi terhadap jenazah almarhum Siyono. Namun, ia tidak pernah menerima surat resmi apapun tentang otopsi tersebut. Warga mendengarnya dari berbagi berita. 

''Mendengar berita itu, kami mengambil sikap. Kami mengakomodasi warga lingkungan TKP (tempat kejadian perkara). Terutama warga Pogung,''katanya.

Sehari kemarin, ratusan aparat kepolisian maupun TNI berjaga di Kantor Desa Pogung. Pemandangan serupa juga terlihat tak jauh dari kediaman almarhum Siyono di Dusun Brengkungan RT 11,RW 05, Desa Pogung, Kecamatan Cawas, Klaten.

Ikuti Whatsapp Channel Republika