REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) beserta pengurus daerah melakukan rapat koordinasi nasional.
Meski tidak membahas secara spesifik, PGRI menyatakan kesiapannya untuk mengawal pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang akan diselenggarakan pada 4 April mendatang.
"Semua tingkatan dari pengurus besar hingga daerah dan ranting wajib mengawal UN," ujar Pelaksana Tugas Ketua Umum (Plt Ketum) PB PGRI, Unifah Rosyidi dalam Konferensi Pers PB PGRI dan Provinsi dalam Rapat Koordinasi Nasional dan Mengenang Bapak Sulistyo di Hotel Millenium Jakarta, Rabu (29/3). Mereka juga berupaya agar tidak ada pencederaan selama pelaksanaan UN.
Ketua PB PGRI, Sugito juga mengatakan, seluruh pengurus jelas siap membantu dan menyiapkan guru serta siswa dalam menghadapi UN. Dalam hal ini termasuk berkenaan dengan UN Berbasis Komputer (UNBK) yang masih dianggap baru di Indonesia.
Karena masih dianggap baru, Sugito berharap komputer, listrik termasuk genset benar-benar disiapkan. "Jangan sampai ada yang dirugikan misal listrik mati tiba-tiba atau gambar tidak jelas," kata Sugito. Untuk itu, koordinasi dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) perlu terus diupayakan.
Pada kesempatan sama, Dewan Pembina PGRI, Mohamad Abduhzen juga berpendapat ihwal UN yang masih belum terlalu fokus.
"UN dua tahun ini (termasuk tahun ini—Red) fokusnya masih gak jelas. Ya, itu karena persoalan integritas itu tadi," kata Abduhzen.
Menurut Dosen Universitas Paramadina ini, tujuan utama UN sebagaimana merujuk pada aturan adalah mengevaluasi hasil belajar siswa yang dilakukan oleh guru dan sekolah.
Sementara pemerintah mulai menekankan program Indeks Integritas UN (IIUN). Pada dasarnya hal tersebut memang memiliki nilai positif yang berarti tidak terlalu menekankan pada angka.
Namun dia memandang pelaksanaan UN masih belum terlalu fokus antara mengevaluasi hasil belajar atau integritasnya yang menjadi poinnya.
"Ini bisa terjadi karena mungkin masih berada pada masa transisi dalam menuju UN yang substansial," kata Abduhzen.
Untuk melakukan hal tersebut, dia meyakini, ini jelas tidak mudah dilakukan oleh pemerintah. Namun harapan terpenting baginya adalah agar pelaksanaan UN bisa lebih efektif dan mampu meningkatkan mutu pendidikan Indonesia di masa mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika