REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak gegabah terkait penghapusan sistem 3in1 di beberapa jalan protokoler Ibukota. Sistem tersebut rencananya bakak diganti dengan sistem ERP.
"Penghapusan seharusnya dilakukan berbarengan dengan pemberlakuan ERP," kata anggota DPRD Komisi B Yuke Yurike di Jakarta, Selasa (29/3).
Namun Yuke mengatakan, kalau memang ERP bisa menjadi solusi pengendalian kendaraan, pemerintah lebih baik segera menjalankan kebijakan tersebut.
Atau, Yuke melanjutkan, pemerintah menerapkan dulu sistem yang sudah teruji dapat mengurai dan mengurangi kemacetan.
"ERP contohnya, itu salah satu sistem pembatasan kendaraan yang elegan dan cukup baik, uji dulu bisa enggak dilaksanakan dan menjadi instrument pola transportasi Makro, baru hapus 3in1," katanya.
Politisi PDIP itu mengatakan penerapan ERP tidak bisa diberlakukan sembarangan. Penerapan ERP, katanya, akan sulit dilakukan menyusul kebiasaan masyarakat yang dapat melintas tanpa dipungut biaya sepeserpun.
"Jadi jangan main hapus dulu, tapi ke depan masih diraba dan dipikirkan solusinya dalam mengurai macet," katanya.
Meski demikian, Yuke mengatakan penerapan ERP secara tidak langsung akan memperbaiki angkutan umum. Dia menjelaskan, pembatasan kendaraan membuat masyarakat mau tidak mau menggunakan kendaraan angkutan umum.
"Kaau sudah begitu, kunci utamanya adalah pembenahan transportasi umum secara makro dan menyeluruh, terintegrasi dan cepat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika