Kamis 24 Mar 2016 07:59 WIB

Permasalahan Transportasi Berbasis Online Berasal dari Kelambanan Kerja Pemerintah

Demonstran tergabung dalam Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) melakukan aksi unjukrasa saat melintas di Bundaran HI, Jakarta, Selasa (22/3).
Foto: Republika/ Tahta Aidilla
Demonstran tergabung dalam Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) melakukan aksi unjukrasa saat melintas di Bundaran HI, Jakarta, Selasa (22/3).

REPUBLIKA.CO.ID, Demonstrasi supir taksi yang menuntut penghapusan transportasi berbasis aplikasi online mendapatkan tanggapan dari Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon.

Fadli Zon menyatakan bahwa pangkal dari permasalahan ini adalah respon dari pemerintah yang lambat.

"Jika dilihat lebih jernih,keresahan dari taksi konvensional muncul akibat tidak adanya kebijakan yang tegas.Padahal taksi atau sarana transportasi berbasis online ini sudah lama ada,’’ katanya di Jakarta, Kamis (24/3).

Menurut dia, arusnya sejak lama pemerintah tanggap bahwa harus ada pengaturan untuk hal ini.Di sisi lain,kebutuhan masyarakat terhadap transportasi online semakin terbentuk dan masyarakat sudah merasa nyaman dan mudah.

"Semestinya pemerintah segera merespon perkembangan tersebut dengan payung kebijakan.Agar semuanya jelas.Demonstrasi yang anarkis kemarin,akibat pemerintah membiarkan terlalu lama,’’ ujar Fadli.

Fadli juga menegaskan bahwa transportasi berbasis online merupakan satu perubahan positif di masyarakat.Namun jika perubahan positif tersebut tidak diikuti pengaturan yang jelas,akhirnya bisa memunculkan konflik di dalam masyarakat itu sendiri.

"Kementerian perhubungan dan kementerian terkait seperti Kemenkoinfo,harus segera berkordinasi dan membuat aturan yang jelas.Jangan biarkan berlarut-larut,’’ tegasnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement