REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil pertemuan sejumlah perwakilan Paguyuban Pengemudi Angkatan Darat (PPAD) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara tidak menemui kesepakatan.

Juru Bicara PPAD, Suharto mengatakan Menkominfo menolak menutup aplikasi online Grab Car maupun Uber seperti tuntutan pengemudi taksi konvensional yang sejak Selasa (22/3) pagi melakukan unjuk rasa di Jakarta.

"Kita sangat kecewa dengan Menkominfo, dia bilang tidak bisa menutup Grab dan Uber, pemerintah ini tidak adil dan tutup mata dengan rakyatnya sendiri," ujarnya di Kantor Kemkominfo, Jakarta.

Menurutnya, pertemuan dengan Kemkominfo sama sekali tidak mendapatkan jalan keluar atas permasalahan yang menyebabkan pengemudi taksi turun ke jalan hari ini. Kepada perwakilan PPAD, Rudiantara bertutur pihaknya tidak berwenang untuk menutup aplikasi Grab dan Uber.

"Katanya itu kewenangan Gubernur DKI, Kemenhub dan kami ini dilempar-lempar, dia ini seperti orang bingung, Menteri dan negara apa ini, ilegal kok tidak bisa ditutup," katanya.

Alhasil, para perwakilan pengemudi yang telah ditunggu ratusan pengunjuk rasa di depan Kantor Kemkominfo pun, mengungkapkan kekecewaaannya. Sempat memanas, meskipun akhirnya berusaha diredam pihak paguyuban, para pengunjuk rasa kini bergerak menuju Istana Negara.

Suharto mengatakan, sesuai pernyataan sebelumnya, para pengemudi akan melanjukan aksinya, bahkan melakukan mogok nasional.

"Kami akan lakukan aksi nasional demo yang sama, minta penutupan ini. Dan saya nyatakan, agar semua moda transportasi melakukan aksi nasional, agar tidak bergerak," jelasnya.

Menkominfo sendiri seusai pertemuan belum mau menemui awak media yang telah menunggunya sejak pagi. Sementara para pengunjuk rasa, mulai meninggalkan kantor Kemkominfo menuju Istana Negara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika