Jumat 18 Mar 2016 22:00 WIB

JK Tinjau Usaha Perikanan Gunakan KRI

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Karta Raharja Ucu
Wapres Jusuf Kalla mengajak masyarakat untuk peduli sampah saat peringatan HPSN di Makassar, Sabtu (5/3).
Foto: dok. Humas Kemenhut
Wapres Jusuf Kalla mengajak masyarakat untuk peduli sampah saat peringatan HPSN di Makassar, Sabtu (5/3).

REPUBLIKA.CO.ID, TUAL -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah di Maluku selama tiga hari. Dalam perjalanannya menuju Pulau Banda Naira dan Kota Tual, JK dan istri Mufidah Kalla beserta rombongan harus menempuh waktu yang cukup lama.

Meskipun untuk menuju daerah tersebut dapat ditempuh menggunakan transportasi pesawat, namun JK memilih untuk menggunakan KRI Surabaya. Kunjungan kerja JK ini dilakukan untuk meninjau kondisi usaha perikanan di sejumlah daerah.

Menurut JK, jika ingin mengatasi dan menyelesaikan permasalahan yang ada, maka harus merasakan secara langsung kondisinya. Sebab itu, JK pun kemudian memilih menumpang dan tidur selama dua malam di KRI Surabaya.

"Kalau Anda ingin menyelesaikan sesuatu harus merasakan aromanya, aroma laut itu tau, anginnya macam mana, oh begini, ombak macam mana di Aru, Tual itu," kata JK di Kota Tual, Maluku Tenggara, Jumat (18/3).

Ia pun mengaku menikmati selama perjalanan menaiki KRI. Selama melakukan kunjungan kerja, JK sempat meninjau kondisi cold storage atau tempat pendingin hasil ikan, bertemu dengan para nelayan, serta meninjau pabrik pengolahannya.

Dalam perjalanan ini, ia didampingi oleh Menteri Perindustrian Saleh Husin, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)Thomas Darmawan, dll. Dalam agenda resmi, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dijadwalkan turut menghadiri kunjungan kerja bersama JK, namun Susi kemudian digantikan oleh sejumlah dirjen dari KKP.

Selama perjalanan, JK pun mendapat keluhan berkurangnya pasokan ikan serta lesunya usaha perikanan di sejumlah daerah. Hal ini disebabkan adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Menteri Susi. JK pun menyebut akan melakukan evaluasi kebijakan-kebijakan yang justru merugikan kehidupan masyarakat. Kendati demikian, ia tak menyebut secara detail kebijakan apa saja yang akan dievaluasi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement