REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Nasional Ansy Lema menilai, wacana menaikkan persentase syarat dukungan bagi calon kepala daerah independen oleh partai parlemen justru akan mendorong timbulnya deparpolisasi.

"Ada rencana revisi Undang-Undang Pilkada, yang melebar kepada upaya menaikkan persentase syarat dukungan bagi calon independen. Ini akan menambah sikap anti oleh masyarakat yang justru menimbulkan deparpolisasi," ujar Ansy Lema dalam Forum Diskusi Kibar Indonesia "Kursi Panas DKI I Tanpa Dukungan DPRD, Berhasilkah?", di Jakarta, Kamis (17/3).

Ansy mengatakan, keputusan pejawat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memilih maju melalui jalur independen bukanlah praktik menciptakan deparpolisasi. Bagi Ansy, deparpolisasi yang dapat diartikan meniadakan kontribusi partai politik dalam pilkada, tercipta karena buruknya kinerja partai politik itu sendiri.

Dia menekankan, jika partai politik tidak ingin terjadi deparpolisasi, partai harus mendorong kinerjanya sendiri terlebih dulu sehingga masyarakat dapat melihat bahwa partai politik benar-benar hadir untuk kepentingan rakyat.

Lebih jauh Ansy menilai, sebaiknya partai politik mendorong sejumlah orang hebat untuk maju berkompetisi dengan Ahok yang sudah memilih jalur independen. Dengan demikian, masyarakat Jakarta akan diuntungkan karena calon pemimpin Ibu Kota ke depan diisi oleh kandidat-kandidat yang baik.

Sebelumnya, Komisi II DPR RI mewacanakan menambah persentase syarat dukungan bagi calon kepala daerah independen. Komisi II beralasan, syarat yang ada saat ini tidak berimbang dengan syarat calon yang mengandalkan dukungan partai politik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika