REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tak mau urusan reklamasi teluk Jakarta diseret-seret menjadi bahan politisasi. Menurutnya pada dasarnya reklamasi boleh saja dilakukan asal aturan main sudah dipenuhi.
Aturan main tersebut, lanjutnya, adalah persyaratan hukum dan administrasi, dampak lingkungan yang sudah diantisipasi, termasuk antisipasi daerah rawan banjir dan daerah resapan air.
"Kalian korek-korek mau politisasi saja. Enggak boleh, jangan bikin Pak Ahok jelek karena urusan reklamasi. Iya dong, urusan reklamasinya salah, tapi Pak Ahok baik bekerja kok. Kalian kadang suka nakal," katanya, Kamis (17/3).
Namun Susi sendiri mengaku sampai saat ini tidak ada koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait reklamasi Teluk Jakarta.
Awal tahun ini, nelayan tradisional di Teluk Jakarta bersama organisasi lingkungan hidup menggugat Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) atas reklamasi besar-besaran tiga pulau di kawasan Teluk Jakarta.
Tiga izin pulau yang alami reklamasi tersebut diterbitkan secara diam-diam tanpa diketahui dan partisipasi publik di antaranya Pulau F, I yang terbit pada 22 Oktober 2015 dan pulau K yang terbit pada 17 November 2015.
Ikuti Whatsapp Channel Republika