REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menegaskan, dalam proses politik di PDI Perjuangan yang mengusungnya tidak memberlakukan adanya mahar politik. Karena itu, Risma berani menjamin terkait berkembangnya opini adanya mahar politik itu sama sekali tidak benar.

"Jadi gini lho ya, aku itu masuk sama sekali ndak ada uang. Jadi kalau misalkan kita diminta, kalau misalkan Pak Ahok diminta dekat ke mesin partai, ada kunjungan PAC, ada kunjungan ranting, itu ya iya lah, tapi mesin partai itu kan bergerak. Kayak aku kemarin itu turun kan ya bareng mereka, sama PAC, sama ranting, tapi ya enggak ada ngomong uang itu," kata Risma kepada wartawan, Jumat (11/3).

Risma menyatakan, kalau mau menang dalam pilkada maka harus mau menggandeng semuanya. Misalkan PDI Perjuangan, surveinya sudah 30 persen maka perlu menggandeng masyarakat. "Ya memang harus begitu, dua-duanya harus gerak, dari masyarakat dan mesin partai, jadi gitu. Kemarin aku geraknya dobel. Jadi enggak ada aku ngasih uang. Coba di cek," terangnya.

Disinggung pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang memilih maju dari jalur independen dengan alasan kalau melalui partai akan diminta mahar uang, Risma membantah tudingan itu. "Jadi enggak ada aku ngasih uang, coba dicek, ndak gitu ceritanya. Demi Allah, demi Tuhan enggak ada, saya enggak ngasih uang satu rupiah pun," kata mantan kepala Dinas Pertamanan Surabaya itu.

Risma juga menjelaskan alasan memilih menerima diusung partai ketimbang harus maju melalui jalur independen. Bagi Risma, dalam fatsun politiknya, dan sesuai fatsun agama, maka tidak boleh meminta jabatan. "Nah kemudian kan ditanya, kenapa enggak independen? Kalau independen, berarti aku punya nafsu, untuk mendapatkan jabatan itu," ungkap Risma.

"Nah kemudian saya diberikan kepercayaan diusung PDI Perjuangan, nah itu bagian dari amanat. Jadi bedanya di situ," tutur Risma.

Ikuti Whatsapp Channel Republika