REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyatakan bangsa Palestina berupaya membentuk pemerintahan berdasarkan persatuan nasional melalui perjanjian rekonsiliasi antara faksi Fatah dan Hamas pada 2014.
Perjanjian rekonsiliasi tersebut dilanjutkan dengan pertemuan kedua faksi di Doha, Qatar, Februari lalu untuk membahas persatuan pemerintahan melalui sebuah pemilihan umum.
"Ini adalah satu-satunya jalan untuk mengembalikan kembali persatuan nasional sekaligus jaminan bahwa tujuan dan niat baik akan membantu penyelesaian masalah bangsa kami," ujar Presiden Abbas dalam pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja sama Islam (OKI) di Balai Sidang Jakarta, Senayan, Senin (7/3).
Ia juga menuturkan bahwa dalam dua bulan ke depan, dia akan melaporkan pembentukan pemerintah persatuan Palestina ke Dewan Keamanan PBB.
(Baca juga: 'Semakin Lama Menunggu, Semakin Terkubur Hak Palestina')
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Indonesia siap membantu proses rekonsiliasi di Palestina. Ia menyatakan prihatin dengan memburuknya situasi di Palestina saat ini, misalnya, dengan banyaknya kebijakan sepihak dan ilegal serta hukuman kolektif Israel semakin menyulitkan rakyat Palestina.
"Rakyat Palestina semakin tidak berdaya. Situasi kemanusiaan di wilayah-wilayah pendudukan semakin memburuk," katanya.
Menurut Presiden Jokowi, situasi tersebut harus dihadapi dan dilawan bersama-sama.
"Situasi tersebut harus bersama-sama kita hadapi, kita lawan. Untuk berjuang diperlukan kesatuan. Kita harus bersatu, Palestina harus bersatu, Palestina harus rekonsiliasi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika