REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Dwi Ria Latifa mengatakan, keributan antar menteri yang sampai menjadi konsumsi publik dinilai tidak penting.

Menurut Dwi, menteri harus selayaknya sebagai penunjang kerja presiden. Perseteruan antar menteri tidak perlu menjadi konsumsi publik. "Kalau memang harus sampai gerbak-gerbak meja, lakukan di rapat kabinet," ujar Dwi, pada acara diskusi "Menteri Ribut Bikin Ribet", di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (5/3).

Seperti diketahui, ribut antar menteri Kabinet Kerja kembali mencuat. Perdebatan terjadi antara Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Mineral, Rizal Ramli (RR) dengan Menteri ESDM, Sudirman Said (SS) terkait rencana pengembangan Blok Masela.

Dwi heran, semestinya keributan terjadi antara pemerintah dengan DPR. Keributan antar menteri yang sering terjadi membuat rakyat kebingungan.

Presiden harus segera mengambil langkah cepat terkait keributan tersebut. Pasalnya, Dwi menegaskan, keributan yang berkepanjangan membuat rakyat kebingungan. "Rakyat bingung, komandannya mana. Hari gini menteri mau eksistensi lewat medsos, gak bisa," katanya.

Dwi memahami kemungkinan presiden memikirkan beban yang akan dihadapinya dalam mengambil keputusan. Namun beban merupakan hal yang pasti dihadapi seorang presiden. Untuk itu, tutur Dwi, presiden harus tidak ragu dalam mengambil keputusan yang cepat. "Jangan sampai tidak produktif," Dwi menambahkan.

Baca juga, Menteri Gaduh Bakal Dievaluasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika