REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Sumatra Barat, Ade Edward meminta seluruh pihak termasuk presiden agar ikut turun tangan memperhatikan praktik SOP gempa dan tsunami di lapangan.
"Kalau tingkat kementerian tak bisa menyelesaikan, tentu terpaksa presiden yang turun tangan," kata dia kepada Republika, Jumat (4/3).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan, sistem dan fasilitas peringatan dini tsunami harus berfungsi dengan baik. Pernyataan Presiden menyikapi gempa 7,8 SR di Samudra Hindia pada Rabu (2/3) malam.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, sebagian besar alat sensor gelombang tsunami atau buoy tsunami di Indonesia mengalami kerusakan.
Kekacauan di Padang pascagempa Samudra Hindia, ujarnya, bisa menjadi ukuran, sistem peringatan dini atau early warning belum berjalan optimal.
"Pangkal soalnya di sistem peringatan dini yang kurang akurat, tidak terjanin kecepatannya, SOP kurang sinkron serta kualitas SDM (sumber daya manusia)," tuturnya.
Ade menjelaskan, sistem peringatan dini tsunami ibarat sebuah rantai yang disusun oleh mata rantai yang saling tersambung. Jika putus, ia berujar, maka rantai menjadi tak berfungsi.
Menurutnya, kekacauan yang terjadi di Padang, membuktikan ada rantai yang putus sehingga tidak sinkron. "Ini yang menyebabkan kekacauan. Sistim peringatan dini akhirnya gagal menjadi pengendali dalam situasi krisis," kata Ade.
Kekacauan kondisi pascagempa, menurutnya, sudah terjadi berulang kali. Hal tersebut, membuktikan tidak ada usaha untuk memperbaikinya.
"Selagi tidak dilakukan penyempurnaan sistemnya tentu akan terus saja kepanikan-kepanikan seperti ini akan terjadi lagi, terjadi lagi," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
