REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus senior Partai Golkar Hajriyanto Thohari meyakini seluruh pihak di internal partai beringin tetap memprioritaskan semangat mewujudkan rekonsiliasi melalui penyelenggaraan Musyawarah Nasional ketimbang mengedepankan putusan Mahkamah Agung.
"Saya rasa komitmen rekonsiliasi akan mengalahkan hal-hal yang sifatnya legal formalistik seperti keputusan MA," ujar Hajriyanto dalam diskusi publik bertema "Menggagas Profil Kepemimpinan Baru Partai Golkar - Harapan dan Realitas" yang diadakan lembaga Yellow Forum, di Jakarta, Jumat (4/3).
Mantan wakil ketua MPR itu mengatakan politik adalah bidang kehidupan yang sangat cair, di mana segala kemungkinan dapat terjadi secara berubah-ubah. Meskipun demikian dia memandang kecenderungan yang terjadi di internal Golkar sampai saat ini adalah tetap menginginkan adanya rekonsiliasi melalui munas.
Lebih jauh dia juga menilai keinginan internal Golkar menyelenggarakan munas tidak bisa dihadap-hadapkan dengan putusan MA secara langsung, karena keduanya merupakan hal yang berbeda. Menurut dia, penyelenggaraan munas didasari oleh keinginan terciptanya rekonsiliasi, sedangkan putusan MA adalah sebuah keputusan legal formal.
"Sehingga pertanyaannya adalah mau rekonsiliasi atau mau legal formal. Kalau mau yang legal formal, maka penyelenggaraan munas menjadi tidak relevan. Tapi saya meyakini kecenderungannya semua tetap menginginkan munas," jelas dia.
Sebelumnya MA mengeluarkan putusan yang intinya mengesahkan kepengurusan Golkar hasil Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie. Putusan itu dikeluarkan saat Golkar tengah berupaya mewujudkan Munas tahun ini di bawah kepengurusan Munas Riau yang telah disahkan pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
