REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah pusat diimbau gencar menyosialisasikan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Tujuannya agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui dan mengerti tentang proyek tersebut.
"Kami berharap kalau ada kegiatan pembangunan nasional dari pusat di daerah sosialiasinya bisa dari awal dan lebih masif sehingga tidak ada perbedaan pendapat," kata Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, di Kota Bandung, Selasa (23/2).
Politikus dari Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat ini juga berharap segala persyaratan wajib tentang pembangunan kereta cepat bisa dipenuhi dan direncanakan sebaik mungkin. Agar, kata dia, tidak menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat.
"Kami ingin tidak seperti kemarin, pembangunan sudah berjalan namun baru ada sosialiasi sehingga menimbulkan berbagai pandandan di masyarakat. Kami harapkan pemberitahuan, sosialiasi itu bisa dari awal sehingga pembangunan bisa berjalan dengan baik," ujar Ineu.
Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat, Ridho Budiman Utama menambahkan manfaat dari pembangunan kereta cepat harus benar-benar dirasakan semua pihak dan berdampak luas. "Dari aspek ekonomi, kami ingin Kereta Cepat ini tidak seperti Jalan Tol Cipularang. Artinya kebangkita ekonomi hanya terjadi di titik tertentu yakni rest area, sementara di titik lain malah merugikan," kata Ridho.
Senada dengan Ketua DPRD Jawa Barat, Ridho juga mengimbau agar seluruh regulasi terkait pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini bisa lengkap dan selesai dikerjakan. "Sehingga jika semua itu sudah dipenuhi, yakni aspek ekonomisnya, teknologi, amdalnya dan lain-lain sudah dikaji dengan baik saya kira ke depannya tidak akan ada masalah," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika