REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penggusuran dan penertiban lahan di Kalijodo, Jakarta menimbulkan sejumlah masalah baru. Seperti sengketa lahan milik warga dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Warga yang tinggal selama puluhan tahun di kawasan itu pun memprotes penggusuran lahan oleh pemprov DKI.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan menilai, adanya warga yang memiliki sertifikat rumah lantaran selama ini terjadi pembiaran yang cukup lama terhadap warga yang mendiami lahan itu. 

"Ya, kalau mereka sudah lama, ini kan prosesnya ada pembiaran lama. Jadi mereka sudah punya keberhakan, adat, sertifikat. Jadi penghargaan itu ada. Karena kalau dia disalahkan hari ini kan tidak bisa. Tapi kalau tanah itu mau dipakai, bahwa itu tanah milik negara," kata Ferry di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (19/2).

Ferry mengatakan meski pun tanah tersebut merupakan tanah milik negara, pemerintah juga harus mempertimbangkan adanya kepemilikan sertifikat rumah tersebut. "Tapi kan proses pembiaran yang cukup lama ini yang harus kita pertimbangkan menjadi faktor mereka punya keberhakan," ujarnya. 

(Baca Juga: Menteri Agraria: Relokasi Warga Kalijodo Butuh Pendekatan)

Seperti diketahui, penertiban dan relokasi warga Kalijodo diprotes oleh warga setempat. Pasalnya, sejumlah warga mengaku telah memiliki sertifikat rumah serta telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2). Sebab itu, mereka merasa memiliki lahan yang telah ditempatinya itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika