REPUBLIKA.CO.ID, JAMBI -- Gubernur Jambi Zumi Zola akan mencari celah agar Pulau Berhala yang kini menjadi milik Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) bisa dikembalikan status ke wilayah Jambi.
"Saya sudah bicara dengan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Pak Zudan Arif karena beliau ini juga ikut terlibat dalam Pulau Berhala," kata Zola usai Sertijab Gubernur Jambi di Jambi, Selasa (16/2).
Gubernur Jambi yang baru dilantik itu juga mengatakan bahwa Dirjen Adminduk juga menyayangkan perjuangan panjang Provinsi Jambi yang akhirnya Pulau Berhala lepas dari wilayah Jambi.
"Saya sudah bilang ke Pak Dirjen akan kami bahas secara hukum, dan jika dapat celah di mana beliau bersedia mendukung. Nanti saya lihat tindaklanjutnya seperti apa," kata Zola.
Mengembalikan Pulau Berhala ke pangkuan Provinsi Jambi adalah salah satu janji politik pasangan Zumi Zola-Fachrori saat masa kampanye.
Selain itu, janji Zola juga akan memberikan fasiltas alat berat di setiap kecamatan di Provinsi Jambi. Yang mana alat berat bisa digunakan untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak.
"Kita kembalikan ke kecamatan masing-masing alat berat seperti apa yang dibutuhkan, kalau butuh eskavator kita berikan, butuh alat berat jenis lain juga kita berikan. Tapi dengan anggaran yang sama," katanya.
Janji politik Zumi Zola lainnya yakni memberikan beasiswa, namun dalam pemberian beasiswa bukan hanya tepat sasaran tapi juga tepat guna.
"Untuk menelurkan sarjana itu mungkin mudah, tetapi yang dipikirkan pekerjaan nya mana. Sebab itu kami butuh bantuan dan komunikasi perusahaan-perusahaan yang ada di Jambi agar merekrut putra asli Jambi jangan merekrut tenaga dari luar. Namun kita juga harus meningkatkan kualitasnya sesuai kebutuhan perusahaan," ujarnya.
Sedangkan peningkatan pangan di Jambi kata Zola juga menjadi fokus ke depan. Zola mengaku sudah rapat bersama Wapres terkait kebijakan nasional tentang peningkatan produksi kopi dan sudah berkomunikasi dengan Menteri Pertanian soal peningkatan produksi padi.
"Itu akan saya sampaikan kepada bupati/walikota untuk dapat mendukung kebijakan nasional kedaulatan pangan. Saya nanti mohon bupati/walikota agar lahan-lahan untuk pertanian dapat diperda kan agar bisa fokus, setelah itu sama-sama kita cari apa yang dibutuhkan untuk pertanian itu," kata mantan aktor Indonesia itu.