Senin 15 Feb 2016 17:42 WIB

Soal LGBT, Muhammadiyah Minta Pemerintah tak Menyerah

Rep: C25/ Red: Ilham
Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nasir
Foto: ROL/Afif Rahman Kurnia
Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nasir

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertarungan melawan perilaku LGBT memasuki babak baru. Kini, Indonesia menghadapi desakan dunia internasional yang mendukung perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nasir, meminta pemerintah tidak gentar menghadapi desakan dunia internasional, yang mendukung perilaku LGBT. Menurut Haedar, itu merupakan salah satu langkah dalam menjaga kedaulatan Indonesia.

"Setiap pimpinan pemerintahan harus pandai menjaga kedaulatan, termasuk pada desakan luar," kata Haedar, Senin (15/2). (Ideologi LGBT Dinilai Menular Seperti PKI).

Haedar sendiri mengaku sudah pernah melakukan pertemuan dengan Presiden dan Wakil Presiden, untuk membahas persoalan LGBT. Ia mengungkapkan, Presiden dan Wakil Presiden memiliki pandangan yang sama dengan Muhammadiyah, yaitu menolak perilaku dari LGBT tersebut.

Terkait desakan dari dunia internasional, ia memaklumi ada situasi ekonomi dan pengaruh global, yang memang jadi pertimbangan pemerintah sebuah negara. Namun, Haedar menjelaskan, Indonesia merupakan negara besar yang berdaulat, seperti yang diamanatkan para pendiri bangsa.

Sebagai negara berdaulat itulah, Haedar berharap pemerintah mampu menghadapi desakan-desakan dari luar, yang akan merugikan bangsa. Selain merugikan Indonesia saat ini, ketidakmampuan menghadapi desakan luar akan merugikan masa depan bangsa.

Seberapa tertarik Kamu untuk membeli mobil listrik?

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement