REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- ICMI Muda berharap pemerintahan Joko Widodo - Jusuk Kalla (Jokowi-JK) mengembangkan dan mencontohkan kepemimpinan yang berketeladanan. Khususnya keteladanan dalam membangun hubungan yang harmonis dan sinergis dengan semua kelompok, semua komponen masyarakat termasuk semua partai politik.
Ketua Presidium ICMI Muda Ahmad Zakiyuddin mengatakan keteladanan adalah modal penting dalam mewujudkan kedaulatan negara. Menyadari pentingnya kedaulatan negara yang bisa diwujudkan dengan mewujudkan kepemimpinan yang berketeladanan, Majelis Pimpinan Pusat (MPP) ICMI Muda pun menyampaikan sejumlah pernyataan sikap mereka untuk pemerintah.
Dalam poin pertamanya, ICMI Muda mendesak Pemerintahan Jokowi-JK untuk senantiasa menjunjung tinggi independensi dan moralitas kolektif demi kepentingan publik. Bukan untuk mempertahankan ambisi sempit para elit-elit Partai Politik di Indonesia.
Zakiyuddin menatakan independensi bukan saja pada cara berdebat di meja parlemen, melainkan dalam segala tindakan sosial demokratiknya menyangkut kehidupan publik. "Sebab nalar demokrasi adalah mendahulukan kemaslahatan publik dari pada memenuhi target politik para elit-elit di Indonesia dalam kondisi apa pun. Yang kita butuhkan adalah proses demokrasi yang cerdas, maslahat dan harmonis dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Jumat (12/1).
Selain itu, ICMI Muda menurut Zakiyuddin menilai bahwa kedaulatan negara harus menjadi landasan utama kebijakan publik pemerintahan Jokowi-JK. Khususnya ketika berhadapan dengan investor asing.
ICMI Muda juga mendesak pemerintahan Jokowi-JK untuk tidak bermain-main dengan kedaulatan negara dengan bersikap tegas terhadap pihak-pihak yang memperjual belikan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan golongannya.
Zakiyuddin mengatakan, pimpinan lembaga tinggi dan tertinggi negara hendaknya membangun dan menjaga hubungan yang harmonis dan sinergis, dengan tidak terjebak dalam ketegangan rivalitas kepentingan politik. Juga tidak bersikap dan bertindak yang dapat menimbulkan disharmonisasi hubungan di antara masyarakat dan para pendukungnya serta tidak mempertajam polarisasi kelompok. Dikhawatirkan jika ada polarisai partai politik dan elit-elit masyarakat, akan memicu instabilitas warga negara dan pemerintahan.
ICMI Muda pun mendesak pemerintahan Jokowi-JK menjalankan kebijakan secara konsisten dengan komitmen tinggi dan mewujudkan keberpihakan pada rakyat secara nyata. "Pemerintah selayakya tidak membuat kebijakan dan melakukan tindakan yang hanya mementingkan kepentingan kelompok tertentu, elit tertentu tanpa memandang masyarakat secara kolektif yang harus diperhatikan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
