REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan Dasar, Menengah, dan Kebudayaan, Anies Baswedan, mengungkapkan, ada peningkatan drastis dalam penerimaan guru honorer.

Penerimaan ini justru dilakukan bukan oleh pemerintah pusat, melainkan aparat yang ada di daerah. Bahkan, ujar Anies, perekrutan itu tidak disertai oleh pertimbangan yang matang.

''Banyak Kepala Daerah merekrut honorer secara masif bila menjelang pilkada. Kepala Sekolah juga begitu, tanpa kualifikasi dan kompetensi yang jelas,'' kata Anies dalam keterangan resmi yang diterima Republika.co.id, Kamis (11/3).

Anies pun menyebut, dalam 15 tahun terakhir, jumlah siswa meningkat 17 persen. Sementara jumlah guru PNS meningkat 23 persen. Namun, untuk jumlah guru honorer meningkat hingga 850 persen. Kini, rata-rata guru honorer itu menuntut untuk diangkat menjadi PNS.

Padahal yang merekrut mereka bukanlah pemerintah pusat, melainkan dari Pemda, Kepsek, dan Yayasan Pendidikan. Alhasil, Kemenpan RB mendapatkan limpahan tanggung jawab tersebut.

Anies menambahkan, sebenarnya para guru honorer itu bisa langsung diangkat menjadi CPNS, jika mau ditempatkan di daerah-daerah yang kekurangan guru.

''Kalau mereka mau jadi guru di daerah yg kekurangan guru, maka sudah langsung bisa diangkat. Masalahnya adalah mereka maunya diangkat di tempat kerja sekarang yang hanpir semua sudah kelebihan guru. Ada yg rasio guru-siswanya 1:10. Problem kita bukan kekurangan guru, tapi distribusi guru yang tidak merata,'' ujar mantan Rektor Universitas Paramadina tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika