"Dalam mengurus negara kantongi saja dulu nasionalismemu". " Tidak apa-apa korupsi yang penting tidak ketauan". "Ngutang sebanyak-banyaknya tidak apa-apa, yang penting negara berjalan". "Yang lain juga korupsi mengapa saya tidak".
"Janji tidak impor sapi kan itu dulu waktu kampanye, sekarang kan tidak sedang kampanye, lupakan saja janji kampanye itu, nanti rakyat juga lupa". "Tidak apa-apa melanggar aturan yang penting tidak korupsi".
"Tidak apa apa meresmikan proyek tanpa izin yang penting kan ada bukti sedang membangun". "Biarkan saja pemerintah saat ini membuat kebijakan keliru, tidak usah mengkritik yang penting nanti 2019 gantian saya yang berkuasa".
Ini semua nalar permisif elite yang merusak sistem sosial dan sistem bernegara. Rakyat kehilangan teladan elite, bahkan rakyat kehilangan idealismenya sebagai bangsa. Nalar permisif elite dalam perspektif teori elite politik melahirkan model kekuasaan oligarkis (mementingkan kelompoknya) dan kleptokratis (kekuasaan para maling).
Tampaknya, pembiaran terhadap nalar permisif elite politik juga dilakukan para elite pebisnis. "Tidak usah mengambil sikap jelas terhadap pemerintah yang salah buat kebijakan ekonomi yang penting kita dapat untung". "Tidak apa-apa jadi pengusaha merangkap penguasa", dll.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
