Sabtu 30 Jan 2016 17:05 WIB

Pemecatan Kader Golkar Juga Terjadi di Tingkat Daerah

Rep: c21/ Red: Karta Raharja Ucu
Ketum Partai Golkar Aburizal Bakrie (kanan) menuangkan minum untuk Wapres Jusuf Kalla saat mengikuti penutupan Rapimnas Partai Golkar di Jakarta, Senin (25/1) malam. (Republika/Tahta Aidilla)
Foto: Republika/Tahta Aidilla
Ketum Partai Golkar Aburizal Bakrie (kanan) menuangkan minum untuk Wapres Jusuf Kalla saat mengikuti penutupan Rapimnas Partai Golkar di Jakarta, Senin (25/1) malam. (Republika/Tahta Aidilla)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemecatan secara sepihak kader-kader di Partai Golkar tidak hanya terjadi di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Namun di kepengurusan daerah juga terjadi.

"Di daerah-daerah akibat perbedaan pandangan ‎politik dengan konflik ini (internal Golkar)," kata Anggota Generasi Muda Golkar, Ace Hasan Syadzily, Sabtu (30/1).

Namun Ace mengaku merasa tidak pernah merasa dipecat Golkar. Kata Ace, kader Golkar yang dipecat tidak pernah mengakui adanya musyawarah nasional (Munas) Bali.

(Baca Juga: 'Hak-Hak Anggota Partai Golkar yang Dipecat Harus Dipulihkan')

 

"Nah, sekarang SK Kemenkumham yang mengesahkan kembali SK Munas Riau. (Berarti) Bali itu tidak pernah ada, termasuk produk-produk dalam Munas Bali itu," kata dia.

Ia berharap, rehabilitasi kader-kader yang dipecat segera dilakukan. Ace tidak pernah menganggap bahwa pemecatan tersebut memiliki relefansi.

"Kenapa? Karena munas Bali tidak pernah ada di muka bumi ini. Karena itu mekanisme yang dilakukan di Munas Bali kan tidak sesuai UU partai politik," ucap dia.

Meski seperti itu, faktanya di dalam Golkar sedang mengalami perbedaan pandangan politik. "Sehingga dari situ dalam Munas Bali, kami dipecat. Namun kami merasa tidak dipecat, kan gitu. Karena perbedaan itu disepakati tidak ada pemecatan itu," ucap dia.

(Baca Juga: Partai Baru Pecahan Golkar akan Layu)

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement